SOLARENERGI.ID – Pemerintah menyatakan permasalahan pasokan gas untuk industri pupuk di dalam negeri harus dapat diatasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, ini penting karena ada pabrik pupuk yang tidak dapat beroperasi akibat tidak mendapatkan suplai gas.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengemukakan, pihaknya sudah menetapkan kebijakan yang memprioritaskan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri. “Pemerintah telah menetapkan kebijakan penggunaan (alokasi) gas untuk kebutuhan dalam negeri. Kami akan laksanakan sesuai arahan Bapak Presiden dan kebijakan pemerintah,” ujar Dwi.
Menurut Plt Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Mohammad Kemal, pihaknya selalu berkomitmen untuk mendukung pengembangan industri pupuk nasional. “Sebagai contoh, saat Pupuk Iskandar Muda 1 mulai reaktivasi, SKK Migas telah mengirimkan LNG (Liquefied Natural Gas) untuk memenuhi kebutuhan gas,” katanya.
Pihaknya, kata Mohammad, mendukung pemenuhan kebutuhan gas, termasuk pengembangan industri di Indonesia bagian timur. “Saat peresmian Proyek Lapangan Gas JTB (Jambaran Tiung Biru) dan MDA-MBH, telah dilaksanakan penyerahan revisi POD I Lapangan Asap, Kido dan Merah Wilayah Kerja Kasuri dari Menteri ESDM kepada Kepala SKK Migas,” ujarnya. “Itu langsung dilanjutkan dengan penandatanganan Head Of Agreement (HOA) antara Genting Pte Ltd dan PT Pupuk Kaltim.”
HOA mendukung penyediaan kebutuhan gas sebagai bahan baku pabrik Pupuk Kaltim, yang akan dibangun di Fior, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Fasilitas tersebut ditargetkan beroperasi secara komersial pada Desember 2027. *
