By Citra, SOLARENERGI.ID – G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU) yang memiliki kelas pendapatan menengah hingga tinggi, negara berkembang hingga negara maju.
Sejak G20 didirikan baru di tahun 2022 Indonesia dipercaya untuk memegang Presidensi G20, pada gelaran tahun ini Presidensi Indonesia akan mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama, Bangkit Perkasa”, ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, dalam Keterangan Pers Bersama mengenai Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022 yang berlangsung virtual di Jakarta, Selasa (14/09/2021) .
Presidensi G20 Indonesia memprioritaskan tiga isu utama, yakni transisi energi berkelanjutan, sistem kesehatan dunia, serta transformasi ekonomi dan digital. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah bersiap untuk memimpin pembahasan dan kerja sama pada isu transisi energi berkelanjutan.
Terkait transisi energi, Energy Transitions Working Group (ETWG) menitikberatkan pada keamanan energi, akses dan efisiensi energi, serta transisi energi untuk menuju sistem energi yang rendah karbon, termasuk juga pada investasi dan inovasi pada teknologi yang lebih bersih dan efisien, ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi, seperti yang dikutip dari laman esdm.go.id.
Untuk membahas berbagai isu tersebut, Presidensi G20 dibagi ke dalam dua workstreams, yakni Sherpa Track dan Financial Track. Working group pada Sherpa Track membahas isu-isu ekonomi non-keuangan. Mulai dari pertanian, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pariwisata, pembangunan, transisi energi, lingkungan dan perubahan iklim, perdagangan, investasi, dan industri, anti korupsi, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan.
Pemerintah sangat mengharapkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia bagi suksesnya Presidensi Indonesia, dan pemerintah akan bekerja keras agar amanah Presidensi G20 akan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia dan akan meneguhkan peran dan kepemimpinan yang selama ini dijalankan Indonesia di dunia internasional.
Sementara Financial Track menitikberatkan pada isu-isu ekonomi, exit policy untuk pemulihan ekonomi global pasca pandemi, dampak COVID-19 terhadap sektor rill, sistem pembayaran digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional.
Dalam penyelenggaraan Presidensi G20, pemerintah menunjuk Tim Juru bicara Presidensi G20 Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani didaulat sebagai juru bicara Presidensi G20 Indonesia berdasarkan materi pertemuan Sherpa Track and Financial Track.
Hal tersebut diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate, Senin (24/1). “Hari ini, kami mengambil beberapa keputusan. Pertama, penunjukan usulan juru bicara,” ujar Johnny dalam konferensi pers.
Johny menjelaskan bahwa Airlangga ditunjuk menjadi Juru Bicara Sherpa dengan ditemani Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai wakil ketua. Sementara Sri Mulyani menjadi Juru Bicara Financial Track dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebagai wakil ketua.
Pada pertemuan tersebut, disepakati pula bahwa seluruh komunikasi umum terkait penyelenggaraan dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate dan isu-isu khusus terkait kebijakan dari Istana Presiden akan dilakukan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko.
