Kasubdit Monitoring Pelaporan Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hari Wibowo mengatakan bahwa KLHK berfokus pada kerangka transparansi dalam penerapan Nilai Ekonomi Karbon dalam pencapaian pengendalian Emisi GRK.
“Poinnya adalah kerangka transparansi, itu merupakan pengukuran, pelaporan, validasi dan verifikasi dalam penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Kemudian dalam kerangka transparansi ini nanti akan ada sistem registri nya, dan ini juga merupakan usaha kami dalam membuat suatu bukti bahwa aksi mitigasi untuk penurunan emisi tersebut dilakukan,” ungkap Hari.
Dalam kesempatan tersebut disosialisasikan juga penerapan pajak karbon sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peneliti Ahli Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Hadi Setiawan mengatakan nantinya penerimaan dari pajak karbon dapat dimanfaatkan untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau memberikan dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program sosial.
“Kebijakan pajak karbon ini tentunya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan paket kebijakan komprehensif untuk penurunan emisi dan sebagai stimulus untuk transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan,” ungkap Hadi.
Munir mengatakan bahwa Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang salah satunya mengatur mengenai pajak karbon. Pemerintah Indonesia akan menerapkan pajak karbon secara bertahap pada tahun 2021-2025 dengan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi. Pada tanggal 1 April 2022 direncanakan akan mulai diterapkan pajak karbon (cap & tax) secara terbatas pada PLTU Batubara dengan tarif Rp30.000/tCO2e.
