Mengutip laman resmi esdm.go.id bahwa pada beberapa dekade terakhir, biaya investasi pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya terus mengalami penurunan sehingga mampu menurunkan harga produksi kWh kedua jenis pembangkit tersebut seperti yang ditelah di rilis oleh Kementrian ESDM bahwa pada tahun 2015 masih tinggi sekitar 24 cent USD/kWh, seiring dengan blerjalannya waktu hingga tahun 2020 sudah ada yang mencapai harga 5,68 cent USD/kWh. Ini berarti dari investasi yang semakin turun dan energi yang dihasilkan tidak menimbulkan dampak gas karbon (gas rumah kaca) meskipun dalam rilis tersebut disebutkan bahwa dengan harga tersebut system panel surya masih menggunakan jenis on-grid, sehingga kemampuan produksi energi listrik per tahun nya masih sangat tergantung oleh index irradiasi suatu daerah/ kota yang akan dipasang pembangkit listrik tenaga surya .
Sehingga apabila energi listrik yang dihasilkan menginginkan dapat dimanfaatkan pada saat panel surya tersebut tidak menghasilkan listrik maka diperlukan investasi untuk menambahkan station baterai sebagai penyimpan energi yang harganya masih mahal dan dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan listrik.
Dalam rilis yang disampaikan Kepala Biro Komunikasi Kementerian ESDM, menyampaikan akan menerbitkan ” peraturan yang mendorong pemasangan PLTS Atap oleh konsumen semakin bergairah dan bergotong-royong, yaitu melalui revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 tahun 2018 tentang Penggunaan PLTS Atap” guna mempercepat pemanfaatan energi surya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengingat pemanfaatan energi surya di Indonesia hingga Juli 2021 baru sekitar 150 MW atau 0,08% dari potensi yang bisa mencapai 200.000 MW. Padahal Indonesia adalah Negara khatulistiwa yang seharusnya bisa menjadi panglima dalam pengembangan energi surya karena mempunyai waktu dalam menerima pancaran sinar matahari rata-rata diatas 8 jam sehari sehingga index irradiation rata-rata diatas 4 khususnya di Indonesia bagian timur .
